“Kita Semua Gagal” : Refleksi atas Kepekaan Anak Muda Indonesia terhadap Politik Memori pada Pilpres 2024

Beberapa pekan lalu, Afutami melalui TheJakarta Post menulis esai pendek tentang pengalamannya di kala remaja sekaligus menjadi pelajar menyaksikan episode kerusuhan pada tahun 1998 serta kemudian bagaimana pemerintah meresponnya. Pengalaman yang dimaksud oleh Afutami adalah pengalaman pada masa orde baru. Orde yang lekat dengan kebebasan berekspresi yang terbatas disertai dengan praktik kekerasan oleh negara. Jika kita mencoba mengambil satu pesan tersirat dari tulisan tersebut, salah satu kesimpulan yang pas adalah Afutami mengajak orang Indonesia, setidaknya anak muda, untuk mengingat kembali pengalaman traumatik tersebut sebagai pertimbangan menilai calon presiden untuk Indonesia tahun 5 tahun ke depan. Supaya sejarah kelam Indonesia di bawah pemerintah otoriter, elitis, dan korup tidak berulang lagi. Akan tetapi, setelah melewati masa pemilihan presiden sebulan yang lalu kemudian melihat hasilnya saat ini, sepertinya kita gagal. Kegagalan ini tentu beralasan. Terdapat permainan politik memori melalui media baru oleh salah satu kandidat presiden. Prabowo Subianto, salah satu kandidat presiden, adalah pelaku pelanggaran HAM ketika orde baru. Sebagai bagian dari pemerintah orde baru, Prabowo bertanggungjawba atas penggunaan instrumen kekerasan negara yakni militer untuk mengopresi rakyat sipil. Naasnya, riwayat-riwayat demikian ternyata tidak menjadi sorotan yang penting di kalangan anak muda. 

    Politik memori sebagai fenomena dalam demokrasi menggambarkan proses artikulasi oleh penguasa atau aktor politik mengenai riwayat sejarah atau memori kelompok tertentu yang berkaitan dengan penguasa untuk menjaga keberlanjutan rezimnya. Politik memori juga dapat dipandang sebagai strategi dalam proses elektoral yang menginstrumentasikan memori, kenangan, atau riwayat sejarah untuk memenangkan pemilihan. Senada dengan politik identitas yang menginstrumentasikan identitas. Jika Jokowi kedua berhasil mengambil momen dikotomi identitas (Mayoritas Islam vs Minoritas Non Islam) untuk memenangkan pemilihan presiden 2019, Prabowo berhasil mengartikulasikan riwayatnya sebagai pelaku pelanggaran HAM tahun 1998 sebagai isu yang tidak lagi signifikan pada pemilihan presiden 2024 ini. Setidaknya terdapat 4 narasi yang berupaya mengikis pengetahuan masyarakat soal Prabowo sebagai pelaku pelanggaran HAM. Pertama narasi bahwa Prabowo hanya menerima perintah yang berarti penculikan 9 aktivis tidak serta merta menjadi kesalahannya. Kedua, fakta penculikan 9 aktivis yang direduksi menjadi isu daur ulang setiap Prabowo mencalonkan diri menjadi presiden. Ketiga, oversimplikasi permohonan maaf kepada keluarga korban untuk menganulir sanksi pelanggaran HAM. Keempat, branding Prabowo sebagai sosok lansia menggemaskan.

    Proses artikulasi narasi-narasi politik memori ini berlangsung di media sosial. Di sana juga, terdapat proses dialektika yang mengarusutamakan counter-narrative oleh pemengaruh dari oposisi. Tujuannya adalah mengubah perspektif masyarakat terhadap Prabowo sebagai prajurit ‘korban’ senioritas militer orde baru serta tidak memiliki catatan pelanggaran HAM. Kemudian ‘Pengasingan’ nya ke Yordania dianggap sebagai hukuman bagi Prabowo atas tindakannya pada tahun 1998. Klaim ini tentu salah besar dan tidak sepadan jika dibandingkan idealnya proses peradilan kejahatan oleh oknum militer. Namun ternyata, perspektif demikian berhasil tumbuh di kalangan anak muda pengguna media sosial dan mulai mengubah pamor Prabowo di mata masyarakat.

     Selain artikulasi narasi Prabowo sebagai ‘korban’ perintah rezim orba untuk menculik aktivis, media sosial juga dibanjiri oleh distraksi untuk mengaburkan riwayat Prabowo sebagai pelaku pelanggar HAM. Misalnya atraksi Prabowo berjoget dengan tajuk ‘gemoy’ serta romantisasi kehidupan pribadi Prabowo sebagai mantan menantu Soeharto karena menikahi putrinya, Titiek Soeharto. Prabowo juga mencoba di-framing sebagai sosok protagonis. Misalnya koalisi bersama Jokowi - yang notabene dulu adalah oposisi – dianggap sebagai aksi besar hati, kemudian tekad Prabowo yang mencalonkan presiden sebanyak 3 kali dianggap sebagai aksi nasionalis. Narasi distraktif demikian disebarluaskan oleh pemengaruh termasuk artis. Artis-artis ini mendongkrak publisitas Prabowo yang di-branding sebagai lansia imut, kemudian ketidakcakapannya dalam berdebat juga dibingkai menjadi konten emosional yang mengundang simpati. Instrumentalisasi kapasitas artis untuk menggandeng perhatian publik ini adalah bagian dari strategi politik memori Prabowo. Tidak dapat dipungkiri modal finansial besar yang dimiliki oleh kubu Prabowo mampu menarik dukungan dari para artis ini yang banyak dikenal oleh anak muda. Mereka turut bertanggungjawab atas hilangnya sikap kritis anak muda terhadap politik memori yang dilakukan oleh Prabowo.

Beberapa hari lagi, KPU akan mengumumkan hasil perhitungan suara yang resmi. Namun Prabowo masih bertengger di posisi pertama dan berjalan melenggang karena mendapat ucapan selamat dari pemimpin di mancanegara. Angan-angan bahwa anak muda sebagai agen perubahan karena secara jumlah menjadi voters paling banyak ternyata tidak mampu menggagalkan rezim oligarki, konservatif, dan opresif ini. Kita tidak belajar dari sejarah. Kita mudah melupakan reformasi 1998 yang belum ada setengah abad. Kita tidak belajar dari pengalaman negara lain yang memilih pemimpin authoritative. Politik memori yang dilakukan oleh berhasil menyerangkan aspek kognitif dan kepekaan kita bahwa politik bukan hanya tangible (balas budi bagi bagi jabatan), namun poltik juga intangible (memengaruhi dan dekat dengan keseharian kita). Naiknya rezim dengan kecenderungan authoritative ini seharusnya menggugah keresahan kita. Seharusnya kita gundah bagaimana nasib kehidupan bernegara kita ke depannya bersama rezim ini. Meskipun demikian, keresahan ini jangan dimaknai sebagai pesimisme, melainkan penggugah, modal emotional grievance untuk menginisasi gerakan. Jika kita tidak punya political opportunity untuk melancarkan gerakan, kita punya political process untuk mobilisasi massa.

Ditulis beberapa waktu lalu, 17 Maret 2024